Publikpost – Belakangan ini, ruang publik bising oleh narasi miring yang ditebar kaum oposisi dan para penentang pemerintah. Dengan menggunakan metafora murahan seperti film Pesta Babi, kelompok ini sibuk mendiskreditkan arah kebijakan negara.
Namun, publik tidak buta. Di balik retorika “kritis”, tercium aroma busuk kepentingan asing. Berbagai narator independen negeri ini menelanjangi kelompok ini karena bertindak layaknya kaki tangan atau komprador asing yang gerah ketika kedaulatan ekonomi kita mulai ditegakkan.
Narasi yang dibangun lewat produksi film pesta babi dikuliti para narator bahwa ada aliran modal asing dalam produksi film tersebut.
Jika ingin bicara tentang “pesta”, maka rezim ini justeru sedang mengungkap pesta sesungguhnya yakni Pesta Tikus.
Puluhan tahun mereka menikmati hasil manipulasi lahan sawit, permainan perizinan, penggelapan penerimaan negara, transfer pricing, under invoicing, dan berbagai skema yang membuat kekayaan Indonesia mengalir keluar sementara rakyat hanya mendapat remah-remahnya.
Selama puluhan tahun, republik ini digerogoti oleh tikus-tikus berdasi, yang menguasai lahan sawit secara ilegal, menggelapkan pajak, dan memanipulasi ekspor melalui praktik under-invoicing serta transfer pricing.
Para tikus ini berpuluh tahun menumpuk kekayaan pribadi di luar negeri, dan tega membiarkan rakyat gigit jari. Kerugian negara, versi PBB tidak main-main, mencapai angka fantastis hingga Rp15.000 triliun!
Inilah kejahatan sistematis yang selama ini dilindungi oleh jejaring oligarki dan kepentingan asing yang tidak ingin Indonesia mandiri.
Namun, hari ini, perpanjangan tangan para tikus itu dipaksa tersedak.
Di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, negara tidak lagi kompromi. Genderang perang ditabuh.
Negara untuk pertama kalinya menunjukkan keseriusan memburu tikus-tikus besar yang selama ini dianggap terlalu kuat untuk disentuh. Ratusan triliun rupiah aset dan uang hasil sitaan mulai kembali ke pangkuan negara. Lahan-lahan sawit yang diperoleh melalui praktik menyimpang disita dan dikembalikan kepada negara untuk dikelola demi kepentingan nasional.
Langkah tegas berupa denda ratusan triliun rupiah dan penyitaan aset lahan kelapa sawit secara massal kini menjadi kenyataan. Lahan-lahan sitaan bernilai ratusan tersebut tidak dibiarkan menganggur, melainkan langsung dialihkan pengelolaannya kepada PT Agrinas untuk kepentingan negara dan rakyat.
Lihatlah fakta di lapangan, 4 kali Presiden Prabowo berhasil membuktikan kepada rakyat.
Penyerahan uang hasil penyimpangan tersebut dilakukan dalam 4 tahap yaitu: Tahap 1 (20 Oktober 2025): Jaksa Agung menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dari perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO).
Tahap 2 (Desember 2025): Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan Kejagung menyerahkan akumulasi uang penyelamatan keuangan negara sebesar Rp6,6 triliun.
Tahap 3 (10 April 2026) Jaksa Agung menyerahkan uang negara senilai Rp11,4 triliun yang berasal dari denda administratif sektor kehutanan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Tahap 4 (13 Mei 2026): Jaksa Agung kembali menyerahkan hasil denda administratif penertiban kawasan hutan senilai Rp10,27 triliun ke kas negara melalui Kementerian Keuangan.
Ini bukan sekadar seremonial yang berhiaskan tumpukan gunung uang, namun ini adalah bukti nyata penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Triliun rupiah yang dulunya mengalir ke kantong-kantong tikus, kini kembali ke kas negara.
Inilah Pesta Tikus yang sesungguhnya! Sebuah momentum di mana hasil manipulasi dan korupsi masa lalu disikat habis-habisan oleh negara. Para tikus pun mulai keluar dari sarangnya.
Pemerintah saat ini sedang memburu sisa-sisa manipulasi ekspor sawit dan berkomitmen menyelamatkan potensi kerugian negara yang mencapai belasan ribu triliun tersebut.
Dampaknya langsung terasa. Di tengah badai krisis pangan dan energi global yang membuat negara-negara maju sekalipun tiarap, Indonesia justru kokoh berdiri.
Mengapa? Karena anggaran negara diperkuat oleh hasil buruan dari para koruptor. Rakyat terbebas dari ancaman krisis karena uang negara tidak lagi bocor ke luar negeri, melainkan kembali untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi domestik.
Jadi, kaum oposisi yang mendadak vokal dan diduga menjadi kaki tangan asing: berhentilah mengalihkan isu dengan narasi fiktif yang pesimis.
Yang menarik, ketika negara mulai mengejar para tikus besar, tiba-tiba muncul kelompok-kelompok yang paling keras berteriak. Mereka mengaku oposisi, mengaku pejuang demokrasi, mengaku pembela rakyat. Namun mengapa kemarahan kelompok ini justru muncul ketika negara membongkar praktik yang merugikan negara selama puluhan tahun? Ketika negara memberi makan kepada rakyat yang kurang gizi lewat program MBG ?
Rakyat tahu siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang sedang panik karena tuannya, para tikus koruptor sedang digulung oleh hukum.
Indonesia hari ini sedang menghadapi pertarungan besar. Bukan sekadar pertarungan politik. Melainkan pertarungan antara negara melawan para tikus yang selama puluhan tahun menjadikan republik ini sebagai lumbung jarahan.
Target berikutnya bahkan lebih besar. Praktik manipulasi ekspor, transfer pricing, under invoicing, dan berbagai bentuk penghindaran kewajiban terhadap negara mulai masuk radar penindakan.
Jika seluruh kebocoran itu berhasil ditutup, nilainya bukan lagi ratusan triliun rupiah, melainkan ribuan hingga belasan ribu triliun rupiah yang selama ini menguap dari sistem ekonomi nasional.
Saat ini tikus-tikus itu mulai diburu.
Asetnya disita. Keuntungannya ditarik kembali. Jaringannya dibongkar.
Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, negara berani menunjukkan bahwa kekayaan Indonesia harus kembali kepada rakyat Indonesia.
Jika ada yang merasa terganggu oleh keadaan ini, mungkin yang perlu ditanyakan bukanlah mengapa negara memburu tikus. Melainkan mengapa ada yang begitu gelisah ketika tikus-tikus itu mulai tertangkap.
Pesta Tikus belum usai, kini saatnya negara mengambil alih kemakmuran untuk rakyatnya sendiri!
Penulis :
Hence Mandagie / Ketua DPP SPRI
