Jakarta – Bupati Rejang Lebong, M. Fikri, menegaskan siap mendukung penuh Program 3 Juta Rumah nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Fikri saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).
Bupati menyatakan bahwa pembangunan rumah kawasan perdesaan bukan sekedar membangun rumah, melainkan membangun harapan baru bagi masyarakat. “Kami Rejang Lebong berkomitmen menjadi bagian dalam gerakan ini, menciptakan lingkungan perdesaan yang lebih layak, maju, dan berkelanjutan,” ujar Bupati
Rakortek ini merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendukung realisasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Fikri berharap melalui Rakortek ini, terbangun kesamaan langkah antara pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan perumahan yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan.
Bupati juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menyiapkan langkah-langkah kongkret untuk mempercepat realisasi pembangunan rumah layak huni di wilayahnya. Dengan semangat kolaborasi yang kuat, diharapkan program 3 juta rumah dapat menjadi tonggak penting dalam pemerataan pembangunan perumahan di seluruh Indonesia.
Bupati Fikri berharap bahwa program ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rejang Lebong. “Mohon do’anya keluarga besarku masyarakat Rejang Lebong. Semoga apa yang menjadi harapan kita, yakni mewujudkan Rejang Lebong bahagia dan istimewa bisa tercapai,” pungkasnya
Rakortek yang diikuti 221 kepala daerah dari 30 provinsi ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dan diisi arahan dari para menteri dan pejabat Eselon I terkait arah dan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman nasional.
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan bahwa Program 3 Juta Rumah baru akan berjalan optimal mulai tahun 2026, mengingat APBN 2025 masih mengacu pada kebijakan pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, ia meminta seluruh daerah bersiap menyambut program besar ini.
Fahri Hamzah juga menambahkan bahwa alokasi anggaran untuk sektor perumahan di APBN 2025 masih terbatas, yakni sekitar Rp850 miliar untuk renovasi 35.000 unit rumah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program ini.(nz)
