Muara Enim, Publikpost.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Muara Enim, H. Edison, pada Senin (8/6/2026). Dalam operasi senyap tersebut, KPK juga mengamankan sembilan orang lainnya, sehingga total ada 10 pihak yang dijaring dalam operasi ini.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya operasi tersebut “Benar,” kata Fitroh singkat saat dimintai keterangan. Ia menjelaskan bahwa tim penindakan masih bekerja di lapangan dan belum dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai konstruksi perkara.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, OTT ini tidak hanya menjerat Bupati Edison, tetapi juga melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Salah satu lokasi yang menjadi sorotan dan dikabarkan disegel oleh penyidik adalah Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim.
Kronologi dan Pihak yang Terlibat
Operasi yang berlangsung sejak pagi hari ini membuahkan hasil dengan diamankannya 10 orang. Meski identitas lengkap para tersangka belum dirilis secara resmi oleh KPK, keberadaan penyidik di Kantor Dinas Pendidikan menimbulkan spekulasi kuat mengenai aliran dana atau proyek fiktif di sektor tersebut.
Menunggu Konferensi Pers Resmi
Sesuai ketentuan hukum acara pidana, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam setelah penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah dinaikkan menjadi tersangka atau tidak. Masyarakat dan pemangku kepentingan di Sumatera Selatan kini menunggu konferensi pers resmi dari KPK untuk mengetahui detail dugaan tindak pidana, modus operandi, serta nilai kerugian negara jika ada.
Peristiwa ini menjadi OTT kedua yang dilakukan KPK Terhadap Bupati nakal di tahun 2026. Sebelumnya, KPK juga telah melakukan Berhasil melakukan penangkapan ywrhadap Bupati Rejang Lebong provinsi Bengkulu.
Kasus ini menjadi perhatian serius mengingat posisi Bupati sebagai kepala daerah yang seharusnya menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih. Jika terbukti bersalah, hal ini akan berdampak signifikan terhadap stabilitas pemerintahan di Kabupaten Muara Enim. (Bagas)
