Bengkulu – Publikpost – Dugaan pelanggaran etika dan moral kembali menyeret nama Ketua DPRD Seluma, figur yang seharusnya menjadi contoh integritas dan akhlak bagi publik. Ironisnya, isu ini bukan kali pertama menghantam yang bersangkutan. Ketua DPRD Seluma berinisial AP diketahui sudah berulang kali diterpa isu asusila, termasuk dugaan pencabulan, yang hingga kini kerap berakhir tanpa kejelasan penuntasan di ruang publik.
Kali ini, AP kembali menjadi sorotan tajam setelah muncul dugaan praktik nikah siri dengan seorang perempuan berinisial MS. Dugaan tersebut mencuat setelah viral di media sosial melalui unggahan akun Nazela Safrina, yang menyertakan kronologi, tangkapan layar percakapan, hingga foto-foto yang diklaim sebagai bukti pendukung.
Dalam unggahan tersebut disebutkan, MS diduga meminjamkan dana hingga Rp4 miliar kepada AP untuk kepentingan pencalonannya sebagai Ketua DPRD Seluma. Kesepakatan yang diklaim tidak hanya bersifat finansial, namun juga memuat komitmen personal, yakni AP harus berpisah dari istri sahnya dan menikahi MS.
Namun realitas yang diungkap dalam unggahan itu menyebutkan bahwa hubungan tersebut hanya berujung pada nikah siri, yang disebut telah berlangsung sekitar dua tahun, tanpa kejelasan status hukum dan kepastian bagi pihak perempuan. Situasi ini memantik kemarahan publik, terlebih MS disebut telah berpindah agama dari Katolik ke Islam, sebuah keputusan besar yang diklaim diambil tanpa sepengetahuan anak-anaknya.
Tak hanya itu, beredar pula tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan istri sah AP dengan pihak penyebar informasi, serta foto yang diklaim memperlihatkan AP bersama MS usai melangsungkan pernikahan siri. Seluruh materi tersebut bahkan disebut telah diunggah ke dalam sebuah tautan Google Drive untuk konsumsi publik.
AP diketahui menjabat sebagai Ketua DPRD Seluma periode 2024–2029 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai politik yang identik dengan lambang Ka’bah dan nilai-nilai keislaman. Fakta ini memunculkan kritik keras dari masyarakat, karena dugaan praktik nikah siri, relasi kuasa, serta isu asusila yang berulang dinilai bertolak belakang dengan nilai moral dan religius yang selama ini dikampanyekan partai tersebut.
Publik juga menyoroti fakta bahwa ini bukan kali pertama AP dikaitkan dengan isu-isu sensitif terkait moral dan dugaan pencabulan. Rentetan isu yang terus berulang tanpa klarifikasi tuntas dinilai semakin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan lembaga legislatif di daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, AP belum memberikan klarifikasi resmi. Tim media telah berupaya menghubungi yang bersangkutan, namun tidak memperoleh respons. Sikap bungkam ini justru memperbesar tekanan publik agar persoalan tersebut dibuka secara transparan.
Masyarakat mendesak Badan Kehormatan DPRD Seluma, DPP PPP, serta aparat penegak hukum untuk tidak menutup mata dan segera melakukan penelusuran serius atas dugaan yang kembali mencuat. Jabatan publik, terlebih pimpinan DPRD, dinilai tidak boleh menjadi tameng dari pertanggungjawaban etika dan moral.
Redaksi menegaskan bahwa seluruh informasi ini masih bersifat dugaan dan akan terus dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Namun demikian, rekam jejak isu asusila yang berulang menjadikan kasus ini bukan lagi sekadar urusan pribadi, melainkan persoalan integritas lembaga dan marwah demokrasi di Kabupaten Seluma.(tim)
