Kepahiang, Publikpost.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang menggelar Rapat Gabungan Komisi di Ruang Rapat Paripurna, Senin (8/6/2026). Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, serta penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif eksekutif tahun 2026.
Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Gregory Dayefiandro, S.E., M.Sc., menyerahkan secara simbolis dokumen LHP BPK RI kepada pimpinan masing-masing komisi. Penyerahan ini menjadi langkah awal bagi komisi-komisi terkait untuk melakukan pembahasan mendalam sesuai dengan tugas dan fungsi pengawasan mereka. Pembahasan LHP ini krusial untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan menindaklanjuti temuan-temuan yang disampaikan oleh auditor negara.
“Penerimaan LHP BPK RI tahun 2025 ini merupakan momentum penting bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan. Kami akan memastikan setiap temuan dibahas tuntas dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah demi tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujar Pimpinan DPRD dalam sambutannya.
Selain itu, dalam rapat yang sama, Pimpinan DPRD juga menyerahkan sejumlah Raperda yang diajukan oleh pihak eksekutif (Pemerintah Kabupaten Kepahiang) kepada Panitia Khusus (Pansus) yang telah dibentuk. Penyerahan ini menandai dimulainya proses legislasi tahap lanjut, di mana Pansus akan melakukan kajian, harmonisasi, dan pembahasan pasal demi pasal bersama mitra kerja dari eksekutif.
Kegiatan ini menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Kepahiang dalam menjalankan tiga fungsi utamanya: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan membahas dokumen strategis seperti LHP BPK dan Raperda, DPRD berupaya mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan pengeluaran daerah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kepahiang.
Rapat berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh seluruh anggota komisi, pimpinan DPRD, serta sekretariat dewan. Hasil pembahasan dari kedua agenda tersebut diharapkan dapat segera diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan dalam program kerja DPRD. (Jw)
