KEPAHIANG,Publikpost.com– Terkait dugaan perselingkuhan seorang Kepala Desa (Kades) aktif di Kabupaten Kepahiang berinisial HS, muncul informasi bahwa pihak ketiga (PS) mencoba menghubungi wartawan untuk menengahi sekaligus mengonfirmasi isu tersebut. Namun, cara konfirmasi yang dilakukan PS dinilai tidak lazim dan mengandung unsur pertanyaan jebakan (trick question).
Berdasarkan penuturan wartawan dari Media Publikpost.com, PS menghubungi dirinya menggunakan nomor telepon pribadi milik HS, padahal PS diketahui memiliki kontak langsung dengan sang wartawan. Dalam percakapan melalui panggilan WhatsApp, PS mengajukan pertanyaan yang mengarah pada pembenaran dugaan perselingkuhan.
“PS menanyakan pertanyaan jebakan supaya saya membenarkan bahwa memang benar adanya perselingkuhan yang dilakukan HS. Jelas ini pertanyaan menjebak. Saya hanya menegaskan bahwa tugas saya adalah mengonfirmasi apakah foto yang beredar benar-benal menampilkan HS bersama seseorang,” ujar wartawan tersebut, pada Jumat (24/7/2026) kemarin.
Tak hanya itu, PS juga sempat memberikan pernyataan ambigu terkait publikasi berita. “Publikasikan saja kalau mau. Toh itu kan berita masih dalam tahap dugaan saja,” kata PS dalam percakapan tersebut.
Tindakan PS yang menggunakan nomor pribadi HS untuk menghubungi media dinilai mencurigakan dan berpotensi sebagai upaya rekayasa narasi atau intimidasi terselubung. Dalam kaidah jurnalistik, konfirmasi harus dilakukan secara transparan dan berimbang, bukan melalui pertanyaan yang bersifat menjebak atau memaksa narasumber/wartawan untuk mengakui suatu hal tanpa bukti kuat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kades HS maupun PS belum memberikan klarifikasi resmi mengenai motif penggunaan nomor pribadi tersebut. Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan senantiasa mengingatkan agar semua pihak menghormati independensi pers dan tidak melakukan intervensi atau manipulasi dalam proses pencarian fakta.
Wartawan menegaskan akan tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik, yaitu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, dan tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi. Kasus ini menjadi perhatian serius mengingat melibatkan pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. (JW)
