Kades Sukarami UJ Akui Hubungan Terlarang dengan Istri Orang, Klaim Sudah Berdamai Disaksikan Ketua BMA

Rejang Lebong15 Dilihat

Rejang Lebong – Publikpost.com – Dugaan hubungan terlarang yang menyeret nama Kepala Desa Sukarami, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, berinisial UJ dengan seorang perempuan berinisial HS yang diketahui masih berstatus sebagai istri sah orang lain, kembali menjadi sorotan.

Persoalan yang disebut telah terjadi sekitar tiga bulan lalu tersebut kini memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait bagaimana proses penyelesaian persoalan yang melibatkan seorang kepala desa tersebut dilakukan.

Saat dikonfirmasi awak media, Kades Sukarami berinisial UJ mengakui bahwa peristiwa tersebut memang terjadi. UJ juga membenarkan bahwa persoalan itu sempat menjadi permasalahan antara pihak-pihak yang berkaitan.

“Benar, hal tersebut memang terjadi,” ungkap UJ saat dikonfirmasi awak media.

Namun, dalam keterangannya, UJ menyampaikan bahwa persoalan tersebut sebenarnya telah diselesaikan melalui kesepakatan perdamaian. Menurut pengakuannya, perdamaian itu disaksikan oleh Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA), perangkat desa, serta keluarga dari kedua belah pihak.

“Ya persoalan dengan hs, sudah selesai dan sudah damai, bahkan dihadiri ketua badan musyawarah adat (BMA) Desa,” Ujarnya.

Dengan demikian, UJ mengklaim bahwa persoalan yang sebelumnya mencuat tersebut telah ditempuh melalui jalur perdamaian dengan melibatkan unsur adat dan keluarga.

Meski demikian, penyelesaian melalui perdamaian tersebut tetap perlu mendapatkan kejelasan, terutama mengenai proses, pihak-pihak yang hadir, serta bentuk kesepakatan yang telah dibuat. Terlebih, persoalan ini turut menyeret nama seorang kepala desa yang memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat desa.

Publik tentu memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah proses perdamaian tersebut telah melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk suami sah HS, serta apakah penyelesaiannya telah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Awak media juga mendorong pihak Kecamatan Kota Padang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong untuk memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. Hal ini penting guna memastikan apakah terdapat aspek etika, disiplin, atau ketentuan pemerintahan desa yang perlu ditindaklanjuti.

Sebab, perdamaian secara kekeluargaan maupun adat merupakan salah satu bentuk penyelesaian persoalan di tengah masyarakat. Namun, hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan kewenangan instansi terkait untuk melakukan penelusuran apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

Masyarakat berharap persoalan ini tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Keterbukaan informasi dan klarifikasi dari seluruh pihak dinilai penting agar tidak muncul spekulasi maupun persepsi berbeda di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi UJ, HS, suami HS, Ketua BMA, pemerintah kecamatan, Dinas PMD, Inspektorat, maupun pihak lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Publik menunggu kejelasan mengenai proses perdamaian yang diklaim telah dilakukan, sekaligus berharap seluruh pihak yang memiliki kewenangan dapat menyikapi persoalan ini secara profesional sesuai aturan yang berlaku.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *