Rejang Lebong – Publikpost.com – Persoalan dugaan perbuatan tidak patut yang menyeret seorang Kepala Desa (Kades) berinisial WL di Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, menjadi perhatian masyarakat. Meski persoalan tersebut dikabarkan telah diselesaikan melalui perdamaian secara kekeluargaan di tingkat desa, hal itu tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya konsekuensi etik maupun sanksi administratif sebagai pejabat publik.
Terlebih, perhatian masyarakat semakin meningkat setelah beredarnya sebuah rekaman video yang diduga memperlihatkan WL bersama seorang perempuan berinisial HS yang disebut-sebut merupakan istri sah orang lain. Dalam rekaman yang beredar, keduanya diduga terlihat melakukan tindakan tidak senonoh di area terbuka atau di luar ruangan.
Beredarnya rekaman tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepatutan, tanggung jawab moral, serta integritas seorang kepala desa yang memiliki kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus figur yang menjadi panutan di tengah masyarakat.
Perlu dipahami bahwa Kepala Desa bukan sekadar individu dalam kehidupan bermasyarakat, melainkan pejabat pemerintahan yang memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan administratif kepada masyarakat yang dipimpinnya.
Karena itu, apabila Kepala Desa WL terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma kepatutan, etika jabatan, serta ketentuan yang berlaku, persoalan tersebut patut mendapatkan perhatian dan pemeriksaan dari pemerintah daerah.
Perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih pada dasarnya merupakan upaya penyelesaian persoalan secara kekeluargaan. Namun, penyelesaian tersebut tidak otomatis menghilangkan kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kewajiban maupun larangan jabatan.
Selain persoalan etika jabatan, dugaan tindakan yang terekam dalam video tersebut juga perlu ditelaah secara cermat dari perspektif hukum. Aparat penegak hukum perlu melihat secara objektif apakah terdapat unsur pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut.
Meski demikian, penilaian hukum harus didasarkan pada pemeriksaan terhadap isi rekaman, keaslian video, konteks peristiwa, serta terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran.
Pernyataan Ketua BMA Tuai Perhatian
Di tengah bergulirnya persoalan tersebut, dalam pemberitaan salah satu media, Ketua BMA, Ir. H. Ahmad Faizir Sani, M.M., turut menyampaikan imbauan tegas kepada media agar tidak kembali memublikasikan pemberitaan terkait dugaan perselingkuhan tersebut.
Ia menilai pemberitaan yang kembali diangkat berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Bahkan, ia menyampaikan bahwa pihaknya akan menempuh jalur hukum apabila media kembali memublikasikan persoalan tersebut, dengan alasan kedua belah pihak telah berdamai.
“Kami mengimbau untuk media yang memublikasikannya lagi terkait berita yang membuat kegaduhan tidak karuan, maka kami akan menuntut ke jalur hukum, karena dalam permasalahan ini sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak,” tegasnya.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai batas antara penyelesaian persoalan secara kekeluargaan dengan kebebasan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Sebab, perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih merupakan ranah penyelesaian pribadi. Sementara itu, pemberitaan mengenai dugaan persoalan yang melibatkan pejabat publik tetap dapat menjadi kepentingan informasi masyarakat, sepanjang dilakukan berdasarkan fakta, verifikasi, keberimbangan, serta kode etik jurnalistik.
Setiap pihak tentu memiliki hak untuk menyampaikan keberatan apabila merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Namun, keberatan tersebut semestinya disampaikan melalui mekanisme yang berlaku, termasuk hak jawab dan hak koreksi, bukan melalui pernyataan yang berpotensi menimbulkan tekanan terhadap kerja jurnalistik.
Pihak Keluarga Juga Sampaikan Ancaman Jalur Hukum
Pernyataan senada juga disampaikan pihak keluarga yang terlibat dalam proses perdamaian. Mereka mengaku telah membuat pernyataan resmi sebagai bentuk kesepakatan bersama, yang pada intinya meminta agar persoalan tersebut tidak kembali diangkat ke ruang publik, baik melalui media sosial maupun platform digital lainnya.
“Kami dari keluarga yang melakukan perdamaian ini sudah membuat pernyataan. Apabila permasalahan ini diangkat lagi ke publik, baik dari media sosial atau dunia maya, maka kami dari pihak keluarga akan menuntut ke ranah hukum,” tegas Dedi kepada awak media.
Pernyataan pihak keluarga tersebut menjadi bagian dari informasi yang perlu diketahui publik. Namun, kesepakatan perdamaian antarpihak tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai larangan bagi media untuk melakukan peliputan terhadap persoalan yang memiliki relevansi dengan kepentingan publik.
Publik tentu berhak mengetahui apakah persoalan yang menyeret Kepala Desa WL di Kecamatan Selupu Rejang tersebut hanya menyangkut urusan pribadi yang telah diselesaikan, atau masih terdapat aspek kepatutan dan tanggung jawab jabatan yang perlu ditelaah oleh pemerintah daerah.
Pemerintah Daerah Diminta Tidak Tutup Mata
Untuk itu, Bupati Rejang Lebong, Camat Selupu Rejang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Inspektorat Daerah diharapkan dapat menelaah persoalan tersebut secara objektif dan profesional.
Pemerintah daerah perlu memastikan apakah terdapat dugaan pelanggaran kewajiban maupun larangan jabatan yang dilakukan oleh WL. Pemeriksaan harus tetap dilakukan secara proporsional tanpa dipengaruhi oleh ada atau tidaknya perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih.
Aparat penegak hukum juga diharapkan dapat melakukan kajian apabila ditemukan indikasi adanya unsur pelanggaran hukum. Seluruh proses hendaknya dilakukan secara transparan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan perlindungan terhadap privasi pihak-pihak yang terlibat.
Di sisi lain, kebebasan pers harus tetap dihormati. Media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial. Namun, kebebasan tersebut juga harus disertai tanggung jawab, verifikasi, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.
Jabatan Kepala Desa bukan hanya menyangkut kewenangan, tetapi juga amanah dan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Perdamaian boleh saja menjadi jalan penyelesaian antarpihak, tetapi tanggung jawab dalam menjalankan jabatan tetap harus dipertanggungjawabkan.
Sebab, perdamaian secara kekeluargaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Begitu pula, ancaman menempuh jalur hukum tidak seharusnya menjadi tekanan yang menghambat media dalam menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan bertanggung jawab. (red)
