DPRD Rejang Lebong Ketok Palu, sahkan APBD Perubahan 2026 senilai Rp942,81 miliar

REJANG LEBONG – Publikpost.com – Setelah melalui serangkaian pembahasan antara legislatif dan eksekutif, DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, akhirnya mengesahkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 dengan total anggaran mencapai Rp942,81 miliar.

Pengesahan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Senin (29/10/2026). Keputusan ini mendapat persetujuan bulat dari tujuh fraksi yang ada di lembaga legislatif tersebut.

Ketua DPRD Rejang Lebong, Juliansyah Yayan, mengatakan pengesahan APBD Perubahan menjadi langkah penting agar berbagai program pemerintah daerah yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan.

“Pengesahan APBD Perubahan tahun 2026 tadi sudah kita sahkan, ada tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang menyetujuinya. Kita harapkan APBD-P ini dapat segera dilaksanakan,” ujar Juliansyah.

Salah satu poin penting dalam APBD-P tersebut berkaitan dengan penganggaran pembayaran honorarium perangkat desa, pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA), perangkat agama, hingga ketua RT dan RW di seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Sebelumnya, pembayaran honorarium tersebut mengalami penundaan akibat adanya perubahan nomenklatur mata anggaran dalam APBD Induk 2026, dari sebelumnya menggunakan nomenklatur tunjangan menjadi honorarium. Kondisi itu membutuhkan penyesuaian teknis dalam penganggaran.

Juliansyah pun mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak membuang waktu. Mengingat masa pelaksanaan anggaran hanya menyisakan sekitar tiga bulan, seluruh kegiatan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, diminta segera dieksekusi sesuai perencanaan.

Di sisi lain, Plt Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan 2026.

Menurut Hendri, hasil pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD menjadi landasan dalam penyempurnaan dokumen APBD-P 2026. Ia juga memastikan bahwa melalui pembiayaan netto, posisi defisit riil dalam anggaran perubahan tersebut dapat diseimbangkan.(prw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *