Kepahiang, Publikpost.com- Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Terminal Pasar Kepahiang mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang pada Selasa (15/04/2025). Kedatangan mereka untuk menyerukan orasi yang bertujuan untuk mencari solusi atas penertiban yang tengah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepahiang beberapa waktu lalu.
Kedatangan para PKL yang berlangsung secara damai ini menyampaikan bahwa para pedagang tidak menolak penertiban, namun mereka berharap pemerintah memberikan solusi yang layak, ataupun tempat relokasi yang memadai.
“Kami datang dengan damai untuk meminta solusi. Kami setuju dengan penertiban, tetapi jika direlokasi, mohon sediakan tempat yang layak,” ujar salah satu kordinator PKL.
Ia juga menyampaikan bahwa pedagang siap mengikuti aturan yang berlaku dan bersedia membayar pajak jika izin diperpanjang. Selain itu, ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung tindakan tegas terhadap segala bentuk pungutan liar (pungli) di wilayah terminal Kepahiang.
Kedatangan PKL ini disambut oleh DPRD dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Banggar DPRD, dengan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd., M.H.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Kepahiang menjelaskan bahwa penertiban dilakukan dalam rangka menata wajah kota agar lebih rapi dan tertib. Dia pun menyampaikan Pemerintah telah menawarkan relokasi ke los Pasar Kepahiang bagi para PKL yang terdampak.
“Terminal dan taman kota perlu ditata demi kebaikan Kabupaten Kepahiang. Terlebih di taman kota telah direncanakan untuk dijadikan alun-alun sebagai ruang publik yang nyaman dan tertib, ataupun sentra kuliner bagi para pedagang yang akan ditata dengan baik,” ujar Dr. Hartono.
Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Gregory Dayefiandro, S.E., M.Sc., yang memimpin rapat, menyampaikan bahwa pihaknya akan menyampaikan seluruh aspirasi dan keluhan pedagang kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi resmi DPRD.
“Kami akan menyampaikan hasil rapat ini kepada Bupati, termasuk catatan dan rekomendasi dari anggota DPRD yang hadir. Aspirasi para PKL perlu dipertimbangkan agar dapat ditemukan solusi yang terbaik,” tegasnya.
Dia juga menegaskan bahwa PKL merupakan bagian penting untuk perputaran ekonomi Kabupaten Kepahiang, dan usaha mereka merupakan mata pencaharian utama. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini secara bijak sesuai regulasi dan peraturan yang berlaku.
“Mari bergotong royong mencari solusi terbaik, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkas Ketua DPRD.
Rapat Dengar Pendapat inidihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Bambang Asnadi, Wakil Ketua II Ansori M., beserta jajaran Komisi-Komisi DPRD dan turut hadir juga Asisten II Setda Kabupaten Kepahiang beserta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pememerintah Kabupaten Kepahiang. (Nz)
